PERMASALAHAN DTKS TERSELESAIKAN MELALUI FGD DALAM RAKOR PKH
PERMASALAHAN DTKS TERSELESAIKAN MELALUI FGD DALAM RAKOR PKH
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sampai saat ini masih banyak permasalahan, perlu diselesaikan dengan pemahaman bersama, permasalahan yang terjadi dimulai dari belum dipahaminya alur dan sistem pengelolaan DTKS. Pengelolaan DTKS ini tidak terlepas dari keberanian perubahan data dan pemilihan penerima manfaat sesuai tingkatan sosial di masyarakat. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan FGD (Forum Group Discussion) melalui kegiatan rapat koordinasi PKH yang menghadirkan camat dan beberapa pendamping PKH. Dengan diselenggarakannya FGD ini diharapkan dapat menyelesaikan kebuntuan permasalahan DTKS serta menjadi sarana penyamaan persepsi. Dalam Rapat Koordinasi PKH ini, menjelaskan Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial bersyarat yg diperuntukkan kepada keluarga pra sejahtera dengan kriteria ibu hamil, balita, anak sekolah, lanjut usia, dan disabilitas berat yang harus masuk dalam DTKS. Penyelenggaraan PKH ini perlu dukungan dan integrasi dari beberapa pihak baik dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, desa hingga stakelholder terkait. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi dan koordinasi secara rutin kepada para pemangku kebijakan.
Kegiatan ini dilaksanakan kamis, 13 Agustus 2020 bertempat di Resto Angklok dan dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Retno Eko Syafariati N, S.Sos.,MM dan disaksikan oleh Kepala Bidang Sosial Sumarno, S.Sos. Dalam ini Rakor ini dihadiri juga Koordinator Regional Jawa Anang Mega Cahyo W, S.T.,M.Pd. serta Korwil PKH Jawa Tengah 2 M. Arif Rohman Muis, S.E.,MM yang sekaligus sebagai narasumber. Sumarno dalam sambutanya menyampaikan bahwa pentingnya koordinasi antara pemangku kebijakan tingkat kecamatan dengan SDM PKH agar terjalin keselarasan dan sinergitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan serta dapat meminimalisir beberapa kendala yanga da di lapangan. Oleh sebab itu SDM PKH perlu memaksimalkan pendekatan dan korodinasi baik dengan Camat, Kasi Kesos ataupun pihak Desa.
Anang juga menjelaskan bahwa koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa sangat diperlukan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan PKH di masing-masing daerah. Pendamping Sosial PKH dapat berkoordinasi mulai dari verifikasi, validasi hingga pelaksanaan P2K2 dan graduasi. Pendamping Sosial PKH juga memiliki peran dalam mengawal KPM PKH yang mendapatkan beberapa bantuan komplementaritas salah satunya yaitu BPNT. Pendamping Sosial PKH juga memiliki kewajiban yang sama dengan pegawai kecamatan lainnya untuk hadir setiap hari di kecamatan kemudian ke desa untuk melaksanakan tugas verifikasi, validasi hingga pelaksanaan P2K2 dan graduasi. Sehingga memang sangat penting sekali memberikan laporan baik ke kecamatan dan desa terkait hasil dari pelaksanaan PKH, tambah Arif selaku Korwil Jateng 2.
Penyelenggaraan PKH memang memerlukan sinergitas baik dari SDM PKH, Pihak Kecamatan dan Desa untuk mengawal agar program berjalam maksimal dan berkelanjutan. Oleh sebab itu perlu bersama-sama untuk memetakan progres koordinasi baik yang sudah dan belum dicapai, dengan harapan setiap tahun progres koordinasi ini akan semakin meningkat sehingga tujuan PKH tercapai dan beberapa kendala dapat diminimalisir.(13082020)
